Massa Hindu India Bakar Masjid di New Delhi

Massa Hindu naik ke menara masjid di Ashok Nagar, New Delhi, untuk memasang bendera kelompok Hindu, Selasa malam, 25 Februari 2020.

Rohingya di India: Lebih Baik Kami Dibunuh di Sini

Ada sekitar 40.000 pengungsi Rohingya tinggal di India. (Foto: Tsering Topgyal/AP)

Jafar Alam duduk di sebuah toko kelontong kecil di kamp pengungsi Rohingya di daerah Kalindi Kunj, New Delhi, India.

Tipu Sultan, Pahlawan India yang Digugat Partai Hindu

Tipu Sultan (Sultan Fateh Ali Sahab Tipu)

Pemerintah Negara Bagian Karnataka di India selatan merayakan ulang tahun kelahiran ke-268 dari penguasa abad ke-18 dari Kerajaan Mysore.

Peringatan pada hari Jumat, 10 November itu terjadi seiring demonstrasi dari organisasi nasionalis Hindu.

Pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Partai Kongres mengatakan bahwa Tipu Sultan (Sultan Fateh Ali Sahab Tipu) adalah pejuang kebebasan yang berperang melawan penguasa kolonial Inggris. Namun, Partai Bharatiya Janata (BJP) sayap kanan yang merupakan partai oposisi utama di Karnataka, menyebut dia “tiran” dan “fanatik anti-Hindu”.

BJP dan organisasi afiliasinya melakukan demonstrasi di seluruh negara bagian menolak penghargaan terhadap penguasa kontroversial itu, yang sejak tiga tahun lalu diakui oleh pemerintah negara bagian.

Namun timbul pertanyaan, “Kenapa ada protes terhadap penguasa yang meninggal lebih dari 200 tahun yang lalu?”

Mridula Mukherjee, seorang dosen sejarah di Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa rakyat India tidak berselisih atas Tipu Sultan.

“Hanya orang yang termotivasi oleh ideologi dan politik tertentu yang ingin menciptakan perpecahan,” katanya yang  mengacu pada kekuatan sayap kanan. “Inilah orang terbaik yang mencoba dan melawan penaklukan Barat.”

Demonstrasi terhadap penguasa Muslim

BJP dan dan organisasi induk ideologisnya, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) menuding bahwa Tipu Sultan adalah seorang fanatik yang menghancurkan kuil dan memaksa orang Hindu masuk Islam selama 17 tahun masa pemerintahannya.

Sejarawan mengatakan bahwa klaim itu adalah bagian dari kampanye kelompok Hindu yang menggambarkan penguasa Muslim sebagai orang barbar dan memusuhi Hindu.

Jalan-jalan yang dinamai raja-raja Muslim dari era abad pertengahan, telah diubah. Bahkan pemerintahan India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi diduga telah mendorong penulisan ulang buku-buku sejarah agar sesuai dengan agenda nasionalis Hindu.

Pemerintahan BJP di Negara Bagian Uttar Pradesh bulan lalu menyingkirkan Taj Mahal dari brosur pariwisata.

Padahal, ada laporan sejarah yang menyebutkan Tipu Sultan telah mendanai banyak kuil dan vihara. Namun, cerita tersebut tidak disorot, sementara tindakannya yang bertentangan dengan komunitas Hindu sering dilebih-lebihkan.

“Semua penguasa era pra-modern dan bahkan di era modern, ketika mereka pergi untuk menaklukkan orang lain, ada kekejaman dan kebrutalan yang tak terelakkan, jadi Tipu Sultan tidak unik. Tipu bukanlah seorang Ashoka atau Buddha. Dia penguasa abad pertengahan,” kata Mukherjee.

Pahlawan Pejuang Kemerdekaan

Rakesh Sinha, seorang ideolog RSS, mengakui bahwa Tipu Sultan adalah seorang penguasa India dengan “sifat positif dan negatif”.

“Hal yang paling penting bagi seorang penguasa adalah filsafat sosial inklusif, ini hilang dari pemerintahan Tipu. Misinya adalah mengubah agama umat Hindu. Tipu Sultan menentang ide peradaban India, melawan peradaban dan budaya Hindu,” kata Sinha.

Namun, Mani Shankar Aiyar, pemimpin senior Partai Kongres dan mantan menteri federal mengatakan, mereka yang menginginkan seorang Hindu Raj (pemerintahan) di sebuah negara sekuler India, akan terus berusaha menemukan contoh-contoh kesalahan di kalangan penguasa Muslim India dan kemudian melebih-lebihkannya.

Tipu Sultan juga dikenal sebagai Tiger of Mysore. Karena keberaniannya, ia terbunuh saat melawan pasukan Inggris di ibu kota Seringapatam pada tahun 1799. Dia juga disebut pejuang kemerdekaan pertama India, sebuah gelar yang telah diberikan oleh pemerintah Karnataka pada tahun 2015.

Tipu Sultan juga dikreditkan dengan modernisasi sistem tentara, jalan dan irigasi.

Dia adalah putra sulung Sultan Haidar Ali dari Mysore.

Di masa pemerintahannya, Tipu Sultan memperkenalkan sejumlah inovasi administratif, termasuk mata uangnya, kalender lunisolar Mauludi yang baru, dan sistem pendapatan baru yang memulai pertumbuhan industri sutra Mysore.

Dia mengembangkan roket Mysorean yang dilengkapi besi. Dia mengerahkan roket melawan kemajuan pasukan Inggris dan sekutunya selama Perang Anglo-Mysore, termasuk Pertempuran Pollilur dan Pengepungan Seringapatam.

Napoleon adalah salah satu tokoh dunia yang bersekutu dengan Tipu Sultan.

Tipu Sultan dan ayahnya memakai jasa tentara Perancis untuk melatih pasukannya dan bersekutu dengan mereka dalam perjuangan melawan Inggris dan kekuatan lainnya. 

Sumber: Tulisan Zeenat Saberin di Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)

Zakir Naik Dapat Perlindungan di Malaysia

Zakir Naik. (Foto: dok. Suja News)

Di saat Badan Keamanan Nasional India menetapkan pengkhotbah ternama Zakir Naik sebagai buronan, kemunculannya ke muka publik menjadi satu hal yang sangat langka.

Baru-baru ini, Zakir Naik muncul di Masjid Putrajaya di ibu kota administrasi Malaysia, tempat perdana menteri dan anggota kabinetnya sering beribadah. Ia didampingi oleh seorang pengawal.

Naik yang dilarang di Inggris, telah diberi tempat tinggal tetap di Malaysia. Saat itu ia dipeluk oleh pejabat tinggi pemerintah.

Pengamat melihat kehadiran Naik di Malaysia sebagai tanda lain adanya dukungan tingkat tinggi terhadap pria yang telah mengislamkan banyak orang tersebut.

Dukungan untuk Islam yang lebih terpolitik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, terutama setelah dia kehilangan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2013.

Sejak saat itu, partai UMNO yang berkuasa yang dipimpinnya, telah berusaha untuk menyesuaikan basis etnis Melayu Muslim yang semakin konservatif. Agama telah menjadi medan pertempuran menjelang pemilihan perdana menteri pada pertengahan 2018.

Naik adalah seorang dokter medis berusia 52 tahun. Ia telah menimbulkan kontroversi dengan merek “puritan Islam”.

Menurut media, ia merekomendasikan hukuman mati bagi homoseksual dan orang-orang yang murtad dari Islam. Sebuah video YouTube menunjukkan Naik yang mengatakan bahwa jika Osama bin Laden “telah meneror Amerika sebagai teroris, teroris terbesar, saya bersamanya.”

Akhir Oktober 2017, agen kontra-terorisme India menyiapkan tuntutan terhadap Naik, dengan tuduhan bahwa dia telah mempromosikan permusuhan dan kebencian di antara berbagai kelompok agama di India melalui pidato publik dan ceramah.

Sementara di Bangladesh, saluran Peace TV miliknya ditutup. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pengebom sebuah kafe di Dhaka yang menewaskan 22 orang tahun lalu adalah pengagumnya. Serangan di ibu kota Bangladesh tersebut diakui oleh kelompok Islamic State (ISIS) sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Rashaad Ali, seorang pengamat dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura mengatakan, pemerintah Malaysia mengakomodasi Naik karena dia menjadi tokoh yang cukup populer di kalangan orang Melayu dan mengabaikan aspek kontroversialnya.

“Jika pemerintah menendangnya ke luar negeri, itu menyebabkan mereka kehilangan kredibilitas agama di mata publik,” katanya.

Pada Selasa, 31 Oktober 2017, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan kepada parlemen, Naik yang memperoleh tempat tinggal permanen lima tahun, tidak diberi “perlakuan istimewa”.

“Selama waktu yang dihabiskan di negara ini, dia belum melanggar undang-undang atau peraturan apa pun. Karena itu, tidak ada alasan dari sudut pandang hukum untuk menangkap atau menahannya,” kata Zahid.

Namun, pemerintah Malaysia belum menerima permintaan resmi ekstradisi dari India terkait tuduhan terorisme yang melibatkannya.

Zahid dan Perdana Menteri Malaysia telah mengunggah foto di Facebook. Foto itu menunjukkan pertemuan mereka dengan Naik tahun lalu di Malaysia.

Sekelompok aktivis Malaysia telah mengajukan tuntutan di Pengadilan Tinggi untuk mendeportasi Naik. Kelompok itu mengatakan bahwa Naik adalah ancaman bagi perdamaian publik di masyarakat multi-rasial negara itu, sebab sekitar 40 persen penduduk Malaysia adalah non-Muslim.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak sadar bahwa Naik telah pergi ke Masjid Putrajaya atau di mana dia berada di Malaysia.

Pejabat di Masjid Putrajaya mengatakan, Naik telah melaksanakan shalat Jumat di sana sekitar sebulan lamanya.

Menurut saksi, Naik juga terlihat di masjid lain, rumah sakit dan restoran di ibu kota administratif Malaysia dalam beberapa bulan terakhir.

Naik sebelumnya telah membantah tuduhan India. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah saluran televisi Kuwait pada bulan Mei, dia mengatakan bahwa dia dijadikan sasaran oleh pemerintah nasional Hindu Narendra Modi karena popularitasnya.

Partai Islam Malaysia (PAS) yang telah membela Naik di masa lalu, pada akhir Oktober mendesak pemerintah untuk mengabaikan permintaan ekstradisi India. PAS mengatakan bahwa tuduhan tersebut bertujuan untuk menghalangi pengaruhnya dan menghalangi upaya untuk menyebarkan kesadaran keagamaan di antara masyarakat internasional. 

Sumber: BD News24

Mi’raj News Agency (MINA)

Kisah Hadiya dalam “Cinta Jihad” di Kerala

http://www.mirajnews.com/2017/11/kisah-hadiya-dalam-cinta-jihad-di-kerala.html

Suara Hadiya akhirnya akan didengar oleh Mahkamah Agung India, meski dijadwalkan pada tanggal 27 November 2017.

Kasus Hadiya adalah tentang kisah cinta. Namun, kisah cintanya telah ditolak oleh orangtuanya, komunitasnya dan bahkan pengadilan tertinggi di negara bagian asalnya, Kerala.

Setelah kisah cinta yang dipermasalahkan itu sampai ke Mahkamah Agung India, pada hari Senin, 30 Oktober 2017 lalu, hakim memutuskan akan mendengar suara Hadiya sebagai seorang wanita dewasa yang memutuskan untuk menikah. Mahkamah Agung juga memerintahkan polisi Negara Bagian Kerala untuk menghadirkan Hadiya ke New Delhi pada 27 November untuk didengar suara dan keterangannya.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut telah lama ditunggu oleh para aktivis hak-hak perempuan.

Pernikahan Hadiya Dibatalkan
Hadiya memiliki nama asli Akhila Ashokan. Sejak ia berpindah keyakinan kepada Islam dan menikah dengan seorang pria Muslim bernama Shafin Jahan pada Desembar 2016, ia memakai nama Hadiya.

Hadiya telah dikurung di rumah ayahnya di Kottayam sejak bulan Mei 2017, saat Pengadilan Tinggi Kerala membatalkan pernikahannya.

Ayah Hadiya, KM Ashokan, marah dengan keputusan putrinya menikah dengan seorang pria Muslim. Ia kemudian mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Kerala. Ia menuduh bahwa putrinya telah dimurtadkan secara paksa dan ditahan oleh sang suami.

Seorang aktivis bernama Rahul Easwar kemudian merilis sebuah video tentang Hadiya pada akhir Oktober 2017. Dalam video tersebut, Hadiya memohon kebebasannya dan menyatakan bahwa hidupnya terancam di rumah ayahnya.

“Anda harus membebaskan saya dengan cepat, saya yakin saya akan dibunuh besok. Ayah saya mulai marah. Saya tahu. Ketika saya berjalan, dia mendorong dan menendang saya,” kata Hadiya dalam video tersebut.

Video itu diambil ketika Rahul mengunjungi Hadiya di rumah ayahnya.

Dipublikasikannya video tersebut, membuat kelompok hak-hak perempuan, termasuk Komisi Wanita Kerala, telah meminta penyelidikan polisi terhadap kondisi hidup Hadiya saat ini.

Pada tanggal 16 Agustus, Mahkamah Agung India pun memerintahkan penyelidikan oleh badan “anti-teror”, Badan Investigasi Nasional (NIA) di negara bagian tersebut untuk mengetahui, apakah pernikahan Hadiya merupakan bagian dari sebuah konspirasi “Cinta Jihad” atau apakah wanita tersebut masuk Islam atas kehendak bebasnya sendiri.

Mitos “Cinta Jihad”
Kelompok Hindu mengenal istilah “Love Jihad” atau “Cinta Jihad”. Istilah itu merujuk pada sebuah persekongkolan oleh kelompok Muslim untuk memancing wanita Hindu ke dalam pernikahan yang bertujuan mengkonversi keyakinan agama si wanita kepada Islam.

Pengadilan Tinggi Negara Bagian Kerala telah mendengarkan petisi dari suami Hadiya, Jahan. Ia mengatakan bahwa perintah pengadilan tinggi adalah “penghinaan terhadap kemerdekaan perempuan India, karena sepenuhnya menghilangkan hak mereka untuk berpikir bagi diri mereka sendiri.”

Namun, badan penyelidikan NIA menilai pandangan Jahan adalah “radikal” dan ia dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam yang dilarang.

Aktivis bernama Harnidh Kaur mengatakan bahwa kasus tersebut melukiskan keseluruhan komunitas minoritas sebagai “penyerang dan manipulator”, yang mengacu pada tuduhan “Cinta Jihad”.

Harapan dari Mahkamah Agung India

Pandangan Mahkamah Agung pada Senin, 30 Oktober, telah memberikan beberapa harapan kepada Jahan. Hakim telah memutuskan memberi kesempatan kepada Hadiya untuk didengar suaranya pada tanggal 27 November 2017.

Hakim mengatakan bahwa persetujuan orang dewasa untuk menikah adalah yang utama.

“Menurut saya, dia adalah wanita dewasa, dia harus diperlakukan seperti itu,” kata Vrinda Grover, pengacara aktivis hak-hak perempuan.

“Saya khawatir dengan tanggal sidang Mahkamah Agung  berikutnya yang sebulan lagi, dia harus menderita dan tinggal bersama orangtuanya yang melawan keinginannya,” kata Grover.

“Ketika seorang wanita dewasa, bahkan jika dia menikahi seorang tersangka teroris, itu adalah haknya. Pembatalan pernikahan di Pengadilan Tinggi Kerala sepenuhnya tanpa yurisdiksi. Dia seharusnya tidak dikurung dengan cara ini, seperti seorang penjahat,” kata pejabat Mahkamah Agung Karuna Nundy kepada Al Jazeera. 

Sumber: tulisan Anmol Saxena di Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)

Black Day, 70 Tahun Konflik Kashmir Tak Berkesudahan

Ilustrasi

Tujuh puluh tahun yang lalu pada hari Jumat, tentara India mendarat di lembah Himalaya, Kashmir, menimbulkan salah satu perselisihan paling mematikan di dunia.

Setiap tahun orang-orang di wilayah terbagi ini menandai 27 Oktober sebagai "Black Day" (Hari Hitam) untuk memprotes "pendudukan militer India" yang telah berusia puluhan tahun.

"Anda pergi ke rumah mana pun, mereka akan menceritakan sebuah kisah bagaimana saudara laki-laki, anak laki-laki, dan suami mereka terbunuh, dan bagaimana mereka terus menghadapi kekejaman tentara. Kami terus menghidupkan dampak dari hari yang melahirkan konflik ini," kata Javed Ahmad (55) yang toko kelontongnya tutup pada hari Jumat, di kota utama Srinagar, ibu kota Negara Bagian Jammu dan Kashmir sebagai tanda protes.

Perang India-Pakistan pertama terjadi untuk Kashmir setelah kemerdekaan dari pemerintahan Inggris, ketika suku-suku bersenjata dari Provinsi Perbatasan Barat Laut Pakistan (sekarang disebut Khyber-Pakhthunkhwa) menyerang wilayah yang disengketakan tersebut pada Oktober 1947.

Penguasa Kashmir saat itu, Maharaja Hari Singh, dihadapkan pada sebuah revolusi internal dan juga invasi eksternal. Ia meminta bantuan dari angkatan bersenjata India dengan imbalan mendapat akses ke India. Dia menyerahkan kendali departemen pertahanan, komunikasi, dan urusan luar negerinya kepada pemerintah India.

Meskipun kedua belah pihak sepakat bahwa aksesi yang ditandatangani oleh Maharaja Hari Singh akan diratifikasi oleh sebuah referendum setelah permusuhan dihentikan, tapi pemungutan suara tersebut tidak pernah diadakan, bahkan setelah 70 tahun membuat Kashmir menjadi warisan partisi yang belum terpecahkan.

Dua saingan nuklir India dan Pakistan, masing-masing mengelola sebagian wilayah Kashmir, tapi keduanya mengklaim wilayah Himalaya secara keseluruhan. Kelompok militan pro kemerdekaan telah berjuang sejak tahun 1989 untuk bagian yang dikelola oleh India agar Kashmir menjadi independen atau bergabung dengan Pakistan.

Hampir 70.000 orang terbunuh dalam pemberontakan tersebut dan tindakan keras militer India selanjutnya. India memiliki sekitar 500.000 tentara di wilayah mayoritas Muslim tersebut.

"Konflik Kashmir terus sama seperti 70 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan di dalamnya, ada kekejaman kepada orang-orang. Kami sangat menderita sejak hari itu, dan kami terus menderita, partisi tersebut memiliki efek abadi pada kami. Semua orang yang mencintai umat manusia harus maju untuk menyelesaikan perselisihan ini karena ini adalah perselisihan terpanjang yang pernah ada di dunia," kata Muhammad Ashraf Wani, seorang profesor sejarah. Ia menambahkan bahwa konflik tersebut telah menghancurkan Kashmir bersama masa lalunya.

Khalid Bashir, seorang penulis Kashmir mengatakan, bahkan setelah perang dan kekerasan lainnya, sebuah solusi masih harus ditemukan di Kashmir.

Menurutnya, konflik tersebut menimbulkan perjuangan bersenjata, kematian dan kehancuran, tapi tetap tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini. Konflik tersebut telah mengakibatkan anak menjadi yatim, luka-luka, dan pertumpahan darah terus berlanjut.

“India dan Pakistan memiliki argumen mereka, tapi rakyat Kashmir yang mendapat peluru," katanya.

Selama 70 tahun telah mengajarkan pelajaran bahwa pertumpahan darah akan berlangsung sampai usaha serius dilakukan untuk mengatasinya. India dan Pakistan bahkan tidak saling berbicara, ini akan terus berlanjut.

Pemimpin separatis yang dipimpin oleh Syed Ali Shah Geelani yang mendukung Kashmir bergabung dengan Pakistan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa India "secara paksa" merebut Kashmir pada tahun 1947.

"Tujuh puluh satu tahun yang lalu pada hari ini, India tanpa pembenaran konstitusional dan moral secara paksa mengendalikan Jammu dan Kashmir, dan sejak saat itu, pasukan India tanpa ampun membunuh orang-orang Kashmir yang tidak berdosa dan tidak bersenjata, merusak properti mereka dan terlibat dalam tindakan tidak manusiawi lainnya," kata Geelani.

Pemimpin yang selalu menyerukan demonstrasi menentang "pendudukan ilegal" itu, menuduh pasukan keamanan India melepaskan kekejaman terhadap bangsa Kashmir.

Jumat, 27 Oktober 2017, pihak berwenang memberlakukan jam malam di sebagian besar wilayah Kashmir dan menempatkan keamanan besar-besaran di jalan untuk mencegah terjadinya demonstrasi besar-besaran memperingati Black Day. Bahkan warga setempat dilarang menghadiri shalat Jumat di Masjid Agung Srinagar.

Sumber: tulisan Rifat Fareed di Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)

Perjuangan Panjang Ibu Kashmir Mencari Anaknya yang “Hilang”

Parveena Ahanager (50 tahun). (Foto: Omar Asif)

Setiap bulan pada tanggal 25, puluhan orang wanita berkumpul di Partab Park, di Srinagar, ibu kota musim panas Kashmir yang dikelola India. Mereka adalah keluarga dari korban penghilangan paksa.

Mereka berkumpul dan memegang plakat di tangannya yang bertuliskan tuntutan sekaligus pertanyaan yang sudah lama tertulis, "Di mana orang terkasih?" Sejauh ini, pertanyaan mereka belum dijawab oleh negara India.

Namun, mereka terus melakukan protes tanpa sedikit pun menyerah.

Mereka telah mengadakan demonstrasi duduk selama 24 tahun terakhir setelah mereka berkumpul untuk membentuk Asosiasi Orangtua Orang Hilang (APDP) pada tahun 1994.

Pemimpin APDP adalah Parveena Ahanger, seorang wanita berusia 50 tahun. Ia mengumpulkan keluarga korban penghilangan paksa setiap bulan. Anaknya diculik oleh Angkatan Darat India pada tahun 1990.

"Mereka membawa anak saya menjauh dari saya," keluhnya. "Saya hanya bertanya kepada mereka di mana mereka menyimpannya."

Parveena Ahanager sekarang adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal di Kashmir. Dia dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2015 dan telah dianugerahi banyak penghargaan lainnya selama ini. Baru-baru ini dia dianugerahi penghargaan Rafto Prize 2017 dari Norwegia untuk kampanye hak asasi manusia yang ekstensif.

Meski mendapat penghargaan, perjuangannya penuh dengan banyak bahaya.

Rasa sakit seorang ibu

Javid Ahmed Ahanager adalah murid kelas 11 saat dia diculik oleh Angkatan Darat India. Dia dibawa dari rumahnya di Batamallo, Srinagar.

"Setelah saya mengetahui tentang penculikannya, saya pikir dia akan segera dibebaskan dan kembali ke rumah," kata ibunya, Parveena. "Tapi sejak itu saya sudah menunggu, sekarang penantian saya sudah memasuki tahun ke-27."

Parveena mengajukan pengaduan “orang hilang” ke kantor polisi setempat sesaat setelah anaknya menghilang. Petugas meyakinkannya bahwa mereka (orang yang menangkapnya) akan segera membebaskannya. Namun setelah sembilan hari, polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak berdaya untuk melakukan apa pun.

Kemudian Parveena mulai melakukan demonstrasi di depan kantor polisi yang memaksa Inspektur Senior saat itu untuk mencatatnya. Inspektur akhirnya memberitahunya bahwa mereka telah melacak anaknya.

"Dia mengatakan kepada saya bahwa anak saya berada di Rumah Sakit Kanton BB, sebuah rumah sakit yang dikelola oleh Angkatan Darat India di Srinagar, dia meminta saya untuk pergi ke sana dan menemuinya, dia memberi saya izin masuk ke rumah sakit," kenangnya.

Saat sampai di rumah sakit, petugas militer menunjukkan seorang asing kepada Parveena, seseorang yang bukan anaknya.

Bosan dengan "kebohongan" polisi tersebut, Parveena mengajukan sebuah kasus yang melawan tentara di Pengadilan Tinggi Jammu Kashmir pada 1991. Ia menuntut untuk diberitahu keberadaan anaknya.

Pengadilan membentuk sebuah komisi investigasi yang kemudian menemukan bahwa tentara telah membawa anaknya, tapi sekarang tidak tahu di mana dia berada.

Terkejut tapi tidak kalah, Parveena mengajukan petisi lain ke pengadilan. Kali ini, pengadilan mengambil waktu lima tahun untuk memeriksa keluhan tersebut. Akhirnya kasus tersebut dikirim ke Kementerian Dalam Negeri di New Delhi untuk mendapatkan sanksi. Sejak saat itu, kasus tersebut telah berbohong dan tidak ada yang terjadi.

"Inilah saat saya kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan India. Mereka semua berbohong," kata Parveena.

Selain berjuang dalam pertempuran hukum, dia juga memulai mencari anaknya sendiri. Dia mengunjungi kamp tentara India, bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah dan anggota parlemen India, meminta bantuan mereka untuk melacak anaknya.

"Tapi tidak ada yang keluar dari itu, mereka meyakinkan saya bahwa mereka akan menemukan anak saya, tapi mereka tidak membantu," katanya.

Sebuah perjuangan bersama

Selama kunjungan ke kamp-kamp tentara, pusat penyiksaan dan kantor pejabat pemerintah, dia bertemu dengan orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama dengannya. Dia mendengar cerita tak berujung tentang anak laki-laki, suami dan ayah yang telah diculik dan "tanpa sadar hilang".

Selama kunjungan-kunjungannya itu ia berpikir, jika para keluarga korban berjuang bersama, tentu hasilnya akan berbeda.

Mulailah Parveena mengunjungi distrik lembah Kashmir yang jauh, tempat ratusan orang dilaporkan "hilang". Dia bertemu dengan anggota keluarga korban dan mulai mencatat nama mereka dan nama korbannya. Dia mulai mengumpulkan pengakuan saksi. Dia juga mulai mengumpulkan potongan koran laporan tentang penghilangan paksa.

Setelah menempuh perjalanan sepanjang tahun yang melelahkan melintasi Kashmir, Parveena mengumpulkan sekitar lima puluh orang yang anggota keluarganya "hilang".

Para keluarga kemudian bertemu di kediaman Parveena dan mendiskusikannya, kemudian melakukan sebuah prosesi di gerbang Pengadilan Tinggi atau duduk di pinggir jalan sambil memegang foto anak-anaknya, menuntut untuk mengetahui di mana keluarga mereka “yang hilang” berada.

Pada tahun 1994, mereka membentuk APDP dan mulai mengadakan demonstrasi duduk di depan gerbang Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir.

Asosiasi Orangtua Orang Hilang (APDP). (Foto: Omar Asif) 

Kekerasan polisi

Begitu negara mulai memperhatikan demonstrasi mereka, petugas keamanan membungkam mereka dengan kekerasan. Polisi setempat datang dan memukuli mereka. Polisi bahkan menyeret mereka dari pintu gerbang pengadilan dan memasukkan mereka ke penjara.

"Tapi kami tidak terhalangi. Kami terus merangkai dan memprotes," kata Parveena.

Mereka lalu beraksi di jalanan Srinagar, tapi dikejar lagi.

Kini, semakin banyak keluarga yang bergabung dengan APDP, mencari keberadaan putra, suami dan ayah mereka. Seiring bertambahnya jumlah keluarga, Parveena memutuskan untuk mengadakan demonstrasi di taman umum setempat untuk mendapatkan perhatian media.

Mereka akan berkumpul di SMC Park pada tanggal 25 setiap bulannya. Kemudian, karena serangan brutal oleh petugas keamanan negara, mereka mengubah tempat tersebut menjadi Partab Park, di jantung kota.

Dalam perjuangannya memperjuangkan keadilan bagi anak laki-lakinya dan korban lainnya di Kashmir, Parveena pada mulanya sendirian. Keluarganya menolak mendukungnya.

Kerabatnya dulu menyuruh ia berhenti, mereka takut ia terbunuh. Tiga anaknya yang kecil terpengaruh oleh ketidakhadiran ibunya di rumah. Suaminya berkali-kali mengatakan kepadanya untuk fokus di rumah menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, Parveena mengatakan bahwa kehilangan anaknya tidak mengizinkannya duduk di rumah.

"Saya menyuruh suami saya untuk menjalankan rumah dan saya akan mencari anak saya dan berjuang," katanya.

Ribuan orang “menghilang”

Penghilangan paksa hanya satu dalam daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan kepada negara bagian dan militer di Kashmir.

Setelah gerakan bersenjata pribumi untuk hak penentuan nasib sendiri pecah di Kashmir pada 1987, negara bagian India dituduh melakukan sebuah operasi penyiksaan, pemerkosaan massal, dan penghilangan paksa terhadap penduduk sipil.

Menurut berbagai sumber independen dan berbagai kelompok hak asasi manusia lokal dan internasional, setidaknya 8.000-10.000 orang Kashmir dikhawatirkan telah dikenai hukuman paksa oleh negara India.

Buried Evidence, sebuah laporan tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pengadilan Rakyat Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Kashmir yang dikelola India (IPTK), juga melaporkan jumlahnya menjadi "8.000 plus".

Pemerintah Kashmir yang pro-India berturut-turut telah mengakui adanya penghilangan paksa. Namun, mereka dengan sengaja tidak mau mengungkapkan jumlah korban yang terkena dampak.

Namun, tidak pernah ada upaya untuk membiarkan undang-undang mengambil jalannya dan melakukan penyelidikan independen terhadap kasus tersebut. Dari tahun 1993, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan telah ditolak masuk ke lembah Kashmir oleh pemerintah India. Pemerintah India pun tidak mau menerima rekomendasi dari PBB.

Parveena Ahanager melihat tidak ada harapan untuk mendapatkan keadilan dalam waktu dekat, tapi dia akan terus berjuang. Dan dia akan terus menunggu anaknya. (A/RI-1)

Sumber: tulisan Nayeem Rather di The New Arab. Penulis adalah seorang jurnalis lepas yang tinggal di Srinagar, Kashmir.

Mi’raj News Agency (MINA)

Nasib Karez, Sistem Air Canggih Warisan Kuno Muslim Uyghur

Lubang saluran bawah tanah Karez di Turpan, Xinjiang, Cina. (Foto: Zao Ge)

Tahir Tomur, warga Muslim Uyghur, menemukan beberapa lubang tanah besar yang telah ditimbun dengan kotoran dan sampah.

Melihat kondisi lubang warisan peninggalan ratusan tahun masyarakat Uyghur itu, Tomur merasa prihatin.

Dia berjalan melalui sebuah lingkungan di Turpan, sebuah kota oasis kuno yang telah berkembang di cekungan kering di wilayah Xinjiang, Cina bagian barat. Ada sejarah di balik lubang yang disebut Karez itu.

Lubang-lubang itu adalah poros vertikal, masuk jauh ke dalam bumi, lalu terhubung dengan terowongan horisontal yang panjang. Karez dibangun untuk membawa air dari daerah pegunungan terdekat ke dataran yang kering, melalui bawah tanah tempat terlindung dari panas yang bisa menguapkan air. Terkadang suhu bisa mendekati 50 derajat celcius di musim panas.

Sistem air bawah tanah Karez digali oleh sebagian besar penduduk Muslim Uyghur selama berabad-abad, kira-kira 4.400 kilometer terowongan di daerah ini. Dijuluki "Tembok Besar Bawah Tanah" oleh para ilmuwan. Struktur tersebut dulunya digunakan untuk mengairi kebun anggur dan atasi kekeringan. Pemerintah Cina dalam beberapa tahun terakhir, berusaha melindungi dan mengembalikan fungsinya.

Karez di Turpan, Xinjiang, Cina. (Foto: Visit Our China)

Namun di masa lalu, setengah abad, sebagian besar terowongan Karez telah kering. Sebuah survei nasional 2009 menemukan bahwa hanya seperempat sistem dari Karez Turpan yang masih membawa air. Apa yang dulunya merupakan sumber kehidupan dan sumber budaya, telah direduksi menjadi artefak bersejarah yang kering. Seiring itu, posisi orang Uyghur di Turpan telah berkurang oleh migrasi etnis Han Cina yang besar.

“Di pemerintahan Cina Komunis, tidak ada yang peduli dengan Karez lagi. Tidak ada yang menjaganya," kata Gheni, seorang pria Uyghur yang berjalan melewati lubang Karez yang penuh sampah. "Sayang sekali, tapi apa yang bisa kita lakukan?"

Bagi orang Uyghur, pengeringan terowongan telah memberi kekhawatiran yang lebih dalam, nasib kehancuran dari jalur air bersejarah yang terkait dengan orang-orang Uyghur.

Sementara kini etnis Uyghur berada di bawah serangan. Uyghur telah dituding terlibat dalam serangkaian serangan teror di Cina dalam beberapa tahun terakhir. Ketakutan akan radikalisasi telah mendorong pihak berwenang Cina melakukan tindakan keras. Mereka telah membatasi praktik keagamaan, memasang sistem pengintai yang menyebar luas dan mengirim ribuan orang ke kamp pendidikan ulang politik.

Diagram pembuatan saluran Karez di Turpan, Xinjiang, Cina. (Gambar: Karez Documentary)

Karez adalah contoh langka kecerdikan orang Uyghur di tempat yang mereka tidak diberi banyak hal untuk dibanggakan. Orang Uyghur telah dikekang dan dibatasi. Bahkan berbicara tentang keadaan sistem saat ini, bisa berbahaya.

"Kita tidak bisa membicarakan hal ini sebagai orang Uyghur. Uyghur tidak bisa berbicara terlalu banyak, atau kita akan dibawa pergi," kata Gheni.

Sejumlah besar peninggalan agama dan sejarah telah dihancurkan selama hiruk pikuk Revolusi Kebudayaan. Beberapa artefak kekaisaran yang paling mengesankan di negara ini tetap berada di tempat-tempat lain seperti Taiwan.

Bahkan Tembok Besar, salah satu landmark negara yang paling terkenal, telah hancur akibat korban kelalaian, cuaca dan penduduk desa setempat yang menjarah batu bata untuk kepentingan mereka sendiri. Hampir 30 persen dari struktur peninggalan dinasti zaman Ming tersebut telah lenyap, sebagaimana yang dilaporkan media pemerintah, sementara sebagian besar sisanya dalam perbaikan kasar.

Di saat sistem Karez kurang dikenal daripada Tembok Besar, tapi ini bisa dibilang lebih penting. Nilai defensif Tembok Besar sebagian besar telah pudar, tapi jaringan Karez tetap memiliki sumber irigasi, air minum dan kebutuhan sehari-hari yang berharga. Tanpa Karez, kebun anggur dan rumah akan kering. Sebagian penduduk desa masih memelihara tempat tidurnya di sepanjang tepian saluran air di bawah tanah, karena suhu musim panas bisa turun 20 derajat.

Tapi kondisi sistem Karez Cina sama buruknya dengan instalasi serupa di negeri lain. Saluran bawah tanah Turpan serupa dalam desain dan fungsinya dengan jaringan Qanat berusia ribuan tahun di Iran, Suriah dan Afrika Utara. Qanat adalah teknologi yang disebarkan oleh Spanyol. Di Iran, kira-kira tiga perempat Qanat tetap berfungsi.

Karez Turpan telah menderita modernisasi, termasuk inisiatif pembangunan yang dipimpin oleh negara. Pemerintah telah mengintensifkan penggunaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian kapas, mendorong pemerintah membawa teknologi baru untuk mendapatkan air yang cukup. Instalasi pompa listrik, khususnya, telah menurunkan tabel air pada titik yang tidak lagi secara alami bisa mengaliri banyak terowongan. Pipa yang memberi makan keran dapur dan sistem irigasi juga mengurangi ketergantungan akan saluran air kuno.

Pihak berwenang Cina tetap berupaya menghentikan kerusakan Karez. Sejak 2009, pejabat lokal di Turpan telah menghabiskan lebih dari $ 11 juta (Kanada) untuk pekerjaan perlindungan dan pemulihan. Tujuannya adalah untuk tetap mengfungsikan 200 sampai 300 Karez, sekitar seperempat dari apa yang pernah ada, menurut seorang profesor Cina yang telah meneliti jaringan secara rinci.

"Semua Karez yang selamat telah dihidupkan kembali," kata profesor yang berbicara dalam status anonimitas itu. Dia menganggap itu sebuah kesuksesan. "Jika Anda melihat Karez di Turki, hampir tidak ada yang bisa digunakan lagi."

Tapi untuk menjaga sistem Karez tetap bertahan adalah sulit, kata profesor itu. Karez secara tradisional membutuhkan perawatan tahunan untuk membersihkan lumpur dan menopang tanah agar tidak roboh. Namun di hari ini, sulit menemukan seseorang yang mau melakukan pekerjaan itu.

"Orang yang lebih muda tidak ingin turun, mengingat tingginya (terowongan) hanya setinggi satu meter," katanya.

Metode perbaikan modern jauh lebih kuat, termasuk pemasangan gorong-gorong dan penyangga beton. Namun, hanya beberapa area yang layak diperbaiki.

"Melestarikan Karez adalah tindakan pelestarian warisan budaya.  Ada beberapa peraturan, hanya yang terbaik yang akan dipertahankan," katanya.

Namun, Shalamu Abudu, seorang sarjana Uighur yang terlibat dalam penelitian di Texas, mengatakan, terowongan memiliki nilai yang melampaui sejarah atau bahkan budaya. Sistem air kuno itu adalah teknologi yang tetap berharga di hari ini untuk alasan ekologis.

Menurutnya, pemulihan Karez akan memerlukan usaha yang melampaui pemasangan beton. Yang dibutuhkan adalah pendekatan sistemik, yang mencoba melestarikan air tanah. 

Sumber: tulisan Nathan Vanderklippe di The Globe and Mail

Mi’raj News Agency (MINA)

Iran Rekrut Ribuan Orang Afghanistan ke Perang Suriah

Pejuang Afghanistan. (Foto: AFP/Getty)

Seorang mantan pejuang Afghanistan yang pernah direkrut oleh Iran untuk berperang di Suriah, memberi kesaksiannya bersama lembaga HAM Human Right Watch (HRW). Ia bercerita dengan identitas dirahasiakan, tapi sebut saja dia bernama Syams.

Kondisi kemiskinan dan pengangguran di Afghanistan mendorong Iran untuk merekrut ribuan penganut paham Syiah untuk berperang di Suriah, mempertahankan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad.

Syams mengatakan, pria dewasa dan anak laki-laki Afghanistan berusia 14 tahun mendaftar untuk perjanjian uang dan tempat tinggal legal di Iran.

Sejak 2013, orang-orang Afghanistan, termasuk migran gelap yang tinggal di Iran, bergabung dengan kelompok bersenjata Fatemiyoun yang didukung Teheran di Suriah.

"Bagi saya, itu hanya tentang uang," kata Syams.

Pria berusia 25 tahun itu adalah anggota kelompok etnis Hazara di Afghanistan. Ia pergi ke Suriah dua kali pada 2016 untuk bertempur dalam konflik yang kini sudah lebih dari enam tahun.

"Siapa pun yang saya lihat, mereka mencari uang dan bebas masuk ke Iran. Saya tidak pernah melihat ada orang yang berjuang untuk alasan agama," kata Syams, yang sekarang tinggal di Kabul, ibu kota Afghanistan.

Syams pergi Iran karena dia menganggur. Ia berharap bisa mendapat pekerjaan di Iran dan mendapatkan uang untuk keluarganya. Awalnya ia tidak sedikit pun punya rencana untuk pergi berperang.

Namun, setelah sebulan menganggur di Iran, akhirnya Syams memutuskan untuk mendaftar pergi berjuang di Suriah.

“Anda akan menjadi pejuang kebebasan dan jika Anda kembali ke Iran tetap hidup, Anda bisa tinggal dengan izin tinggal selama 10 tahun,” kata Syams mengutip pihak perekrut di Iran. Namun, tujuan utama Syams adalah mendapatkan uang.

Individu Syiah Afghanistan yang mendaftar di pusat rekrutmen untuk kelompok Fatemiyoun, akan diberikan 1,5 juta rials atau US$ 450 (sekitar Rp6,1 juta). Setelah mendaftar, mereka akan menerima 3 juta rials per bulan, sebuah penghasilan besar bagi banyak orang miskin di Afghanistan.

Misi pertama Syams dilakukan pada bulan Juni 2016 di ibu kota Suriah, Damaskus. Dia ditugaskan untuk melindungi sebuah barak selama dua bulan. Untuk tugas keduanya di Suriah pada September 2016, ia dikirim ke Aleppo. Ia diberi senapan AK-47 pertamanya setelah menerima pelatihan senjata rudal dari Garda Revolusi Iran.

Di garis depan pertempuran antara Islamic State (ISIS) dan Front Al-Nusra terjadi. Syams mendapati dirinya terperangkap dalam pertempuran yang hebat dan mematikan.

"Di Aleppo, kami menghadapi penyergapan. Dari 100 pejuang, kami kehilangan hampir semua dari mereka. Ada 15 dari kami yang masih hidup," kata Syams.

Para pejuang Afghanistan yang tewas, jenazahnya dikirim pulang ke Iran. Sementara keluarganya di Afghanistan mengadakan upacara pemakaman di masjid tanpa peti mati atau kuburan.

Ali Alfoneh, seorang anggota senior di dewan pemikir Atlantik yang bermarkas di Washington, memperkirakan lebih dari 760 orang Afghanistan telah terbunuh di Suriah sejak September 2013.

Seorang pria lain yang bertempur di Suriah pada tahun 2014, saat itu ia berusia 17 tahun, mengatakan bahwa bukan hanya orang Afghanistan di dalam Fatemiyoun. "Ada juga orang Pakistan, Irak, semua orang Syiah," katanya. "Kami bercampur dengan orang-orang Arab, kami tidak mengerti bahasa mereka."

HRW yang bermarkas di New York mengatakan bahwa Iran menolak memberikan angka yang akurat kepada lembaganya, tapi diperkirakan ada hampir 15.000 orang Afghanistan yang sedang atau pernah berjuang untuk Fatemiyoun.

Setelah laporan HRW pada Oktober 2017 mengutuk perekrutan Iran terhadap anak Afghanistan di bawah umur, Kementerian Luar Negeri Afghanistan meminta pemerintah Iran berhenti mengirim orang Afghanistan muda ke Suriah. 

Mi’raj News Agency (MINA)

“Malaikat Maut” Pakistan

Sabir Masih. (Foto: Al Jazeera/Asad Hashim)

Malak Al-Maut (Malaikat Maut) dulunya, dikatakan oleh para teolog Islam, salah satu malaikat yang disukai Allah, seorang pelayan setia yang dipercayakan untuk memisahkan jiwa orang dari tubuh mereka, ketika waktunya tiba.

Bagi orang baik, dikatakan, malaikat kematian muncul dalam bentuk yang bersahabat, seorang pendamping datang untuk memudahkan jalannya ke sisi lain.

Bagi mereka yang telah berdosa, malaikat itu tampak sebagai binatang yang mengerikan, setan datang untuk menimbulkan penghakiman ilahi dan mengunci jiwa mereka untuk dihukum dalam keabadian.

Bagi kebanyakan tahanan di barisan terhukum mati Pakistan, Malaikat Maut tampak sebagai sosok seorang Sabir Masih.

Sejak 2006, Sabir telah menjadi salah satu dari tiga algojo di kota timur Pakistan, Lahore, ibu kota Provinsi Punjab yang berpenduduk paling padat di negara itu.

Meski dia mengatakan bahwa dia tidak mengikuti jejak orang tuanya, tapi dia mengklaim telah menggantung lebih dari 250 orang terpidana mati sejak dia mulai bekerja.

Sabir berasal dari keluarga algojo. Ayahnya, Sadiq, menggantung tahanan selama 40 tahun sebelum pensiun pada tahun 2000.

Sabir memiliki kakek dan saudara laki-laki yang pekerjaannya sama. Kakeknya, Tara Masih, menggantung Zulfiqar Ali Bhutto, perdana menteri terpilih pertama di Pakistan, pada tahun 1979.

Tara harus diterbangkan dari Bahawalpur ke Lahore, karena algojo di penjara Kot Lakhpat Lahore - ayah Sabir - menolak untuk menggantung pemimpin yang populer tersebut.

Sebagai seorang anak, Sabir selalu tahu bahwa dia akan berakhir dalam bisnis keluarga.

Pertama kalinya mengeksekusi, pria 33 tahun itu membunuh seorang pria, seorang pembunuh yang dihukum mati, tapi ia tidak ingat namanya.

"Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Saya baru saja melihat seorang pria digantung sekali di depan saya," katanya saat bercerita di rumah pamannya, 25 km di luar Lahore. "Saya melihat (guru saya) mengikat sebuah jerat sekali, kedua kalinya saya yang melakukannya sendiri. Ketika saya menarik tuasnya, saya tidak benar-benar memikirkannya, Anda menarik tuasnya, orang itu jatuh. Fokus saya ada pada tanda dari pengawas penjara."

Itu adalah hari pertamanya di tempat ia bekerja.

Dalam delapan bulan, dia mengatakan dengan bangga, dia telah mengeksekusi 100 pria.

Namun, pada tahun 2008, pekerjaan Sabir dihentikan tiba-tiba, karena pemerintah Partai Rakyat Pakistan yang baru terpilih melakukan moratorium tidak resmi atas eksekusi mati. Langkah itu tetap berlaku hingga satu serangan besar terjadi pada Desember 2014, ketika orang-orang bersenjata menyerbu sebuah sekolah di Peshawar, menewaskan lebih dari 150 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.

Serangan teroris itu mengejutkan negara tersebut, pemerintah dengan cepat mencabut moratorium, sebagai peringatan kepada anggota kelompok bersenjata seperti Taliban Pakistan dan yang lainnya, karena telah menyerang target negara dan sipil dalam sebuah perang yang telah berlangsung sejak 2007.

Dalam hitungan jam, Sabir berada dalam perjalanan ke Faisalabad dari kampung halamannya di Lahore, untuk mengadakan pertemuan dengan dua orang yang dihukum karena kasus "terorisme".

Setelah moratorium dicabut, banyak wartawan mendatangi rumahnya. Sabir terpaksa menyelinap pergi dari rumahnya dan menuju ke Faisalabad.

“Ini Hukum Negara Kami”

Sejak moratorium dicabut, Pakistan telah mengeksekusi setidaknya 471 orang, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) yang independen.

Tahun lalu, Pakistan menempati peringkat kelima dalam daftar algojo Amnesty International di seluruh dunia, mengeksekusi setidaknya 87 orang. Hampir semua kasus tersebut ada di provinsi Punjab, tempat Sabir bertugas.

Apakah hukuman mati dibenarkan? Itulah pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

"Inilah hukum negara kami, apa yang harus saya rasakan tentang hal itu? Tidak apa-apa, ini hanya pekerjaan," jawabnya.

Namun, ada sedikit keraguan yang ia rasakan, menurutnya pekerjaan itu tidak pantas dia lakukan untuk mencari nafkah.

Emosi Saat Eksekusi

Saat petugas penjara membawa narapidana untuk digantung, dalam semenit Sabir menyiapkan tali. Ia akan mengukur panjang tali dan mengikat simpul berdasarkan tinggi dan berat badan narapidana. Terkadang dia salah melakukannya.

Pengadilan yang adil, bagaimanapun, telah menundukkan sistem peradilan Pakistan, khususnya penggunaan hukuman mati, selama bertahun-tahun.

Tahun lalu, Mahkamah Agung Pakistan membebaskan dua saudara laki-laki, Ghulam Qadir dan Ghulam Sarwar, dari dakwaan pembunuhan, setelah mereka menghabiskan lebih dari 10 tahun dalam status terpidana mati. Yang menjadi masalah, keduanya telah dieksekusi di penjara utama Bahawalpur pada bulan Oktober 2015. Sabir sudah lama lebih dulu menarik tuasnya.

"Saya tidak merasakan apapun," katanya, saat mendengar kabar tentang pembebasan tersebut. "Jika ada orang yang merasakan ketegangan tentang hal itu, itu adalah inspektur penjara, atau wakilnya, atau menteri utama. Saya tidak mengeluarkan surat perintah hitam.”

Pada saat tertentu, Sabir melihat wajah terpidana mati dari dekat yang tanpa kepura-puraan. Terkadang mereka menangis. Beberapa orang bahkan meminta pengampunan dari Sabir, dari pengawas penjara, dari siapapun yang mau mendengarkan mereka. Namun, para terpidana itu harus menerima nasibnya.

Sementara ada pula yang bangga dan tetap senang dengan perbuatan mereka. Seperti saat mengeksekusi dua pelaku serangan bunuh diri terhadap Presiden Jenderal Pervez Musharraf pada tahun 2004. Mereka digantung pada bulan Desember 2014.

"Mereka datang kepada saya 12 menit sebelum mereka digantung. Mereka mengucapkan slogan, dan saling menyapa dengan gembira, seolah-olah mereka sedang shalat Idul Fitri. Mereka mengatakan bahwa mereka diikat menuju surga," kata Sabir.

Membela pekerjaannya sebagai algojo di tiang gantungan, Sabir mengatakan, “Saya membunuh orang berdasarkan hukum. Pembunuh telah membunuh dengan pilihan mereka, tapi saya tidak membunuh dengan pilihan saya sendiri.” 

Mi’raj News Agency (MINA)

Pemotong Kepang Picu Ketakutan dan Kerusuhan di India

Korban pemotongan kepang di India oleh orang tidak dikenal. (Foto: Hindustan Times)

Gelombang ketakutan telah mencengkeram Kashmir di India, setelah serangkaian serangan pemotongan kepang terjadi yang mengakibatkan munculnya demonstrasi di seluruh wilayah.

Sedikitnya 200 wanita di Kashmir telah melaporkan mendapat serangan oleh penyerang bertopeng dalam dua bulan terakhir.

Para wanita mengklaim bahwa penyerang menyemprotkan bahan kimia ke wajah mereka dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, mereka menemukan rambut mereka telah dipotong.

Pada Ahad, 8 Oktober 2017, penyerang bertopeng memotong kepang wanita di Srinagar sehingga kemudian memicu unjuk rasa warga yang marah.

Gulshan, korban yang berusia 35 tahun tersebut mengatakan bahwa dia diserang setelah dia membukakan pintu bagi seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Saat itu suaminya yang supir becak mobil, tidak ada di rumah.

Gulshan mengatakan, salah satu penyerang bertopeng meraih rambutnya dari belakang dan menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Ia berteriak keras sebelum pingsan. Awalnya ia berasumsi itu suaminya, tapi ternyata bukan.

Gulshan tidak bisa menyelesaikan ceritanya kepada wartawan Al Jazeera. Dia yang duduk di tempat tidurnya, mulai menggigil di tengah isak tangisnya yang tak tertahankan.

Hussain Ahmed, seorang tetangga, adalah orang pertama yang menanggapi jeritan Gulshan. Ia mengatakan bahwa di wajah Gulshan ada cairan.

Pihak keluarga sudah berulang kali menghubungi polisi, tapi tidak ada yang menjawab panggilan mereka.

Sepekan sebelumnya, Sami Reyaz (32) dari lingkungan Baghat, Srinagar, mengalami nasib yang sama.

Saat kejadian, Reyaz sedang membuang sampah. Ada dua orang melewati gerbang utama rumahnya.

Seperti korban lainnya, Reyaz juga tidak sadarkan diri dan kepangnya kemudian dipotong.

Ketika ia terbangun, ia melihat pelaku meninggalkan jalinan kepangnya di dekat pintu masuk kemudian melarikan diri.

Kejadian pemotongan kepang pertama di Kashmir dilaporkan pada 6 September, ketika seorang mahasiswi bernama Naira Nazir diserang.

Insiden semacam itu juga telah dilaporkan terjadi di negara-negara bagian India utara, Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan dan Haryana, serta ibu kota, New Delhi.

Awal bulan ini, seorang pejabat senior polisi mengatakan kepada media setempat bahwa dia telah mengumpulkan rincian lebih dari 1.500 insiden serangan serupa.

Kepala Polisi Daerah Kashmir SP Vaid mengatakan bahwa kasus tersebut diperlakukan sebagai sebuah kejahatan, bahkan ditawarkan hadiah sebesar US$ 9.000 untuk informasi yang mengarah ke pelaku kejahatan tersebut.

"Polisi sedang melakukan yang terbaik," kata Vaid. "Kami telah meminta pemerintah untuk membentuk sebuah tim sehingga mereka yang mengadukan kepangnya dipotong, benar-benar dibantu. Kami akan memastikan setelah penyelidikan selesai."

Namun, sekarang isu serangan itu telah menjadi krisis politik yang besar.

Kelompok pro-kemerdekaan Kashmir telah melakukan demonstrasi pada Senin, 9 Oktober 2017. Mereka menuding ada “tangan pemerintah” di balik peningkatan serangan tersebut.

"Pemerintah ingin menanamkan rasa takut dan mengalihkan perhatian dari isu utama yang merupakan pembunuhan tanpa henti dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pasukan India di Kashmir," kata pemimpin pro-kemerdekaan Mirwaiz Umar Farooq.

"Setiap hari, pemberontak diidentifikasi dan dibunuh, pemuda ditangkap dengan dalih melempar batu. Mengapa pemerintah tidak dapat mengidentifikasi pelaku ini?" tambahnya.

Pemotongan kepang telah menakut-nakuti penduduk setempat di wilayah lembah subur Himalaya yang disengketakan itu. Pemberontakan melawan peraturan India dan militerisasi sejak 1989 telah menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang besar bagi penduduk Kashmir.

India dan Pakistan masing-masing mengelola sebagian wilayah Kashmir, tapi keduanya saling mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan.

Hampir 70.000 orang terbunuh dalam pemberontakan-pemberontakan dan tindakan militer India.

Sebanyak 10.000 orang lainnya telah dinyatakan hilang, sebagian besar berada dalam tahanan pasukan pemerintah, meninggalkan anak yatim dan janda.

Ketakutan di kalangan penduduk setempat akibat isu pemotongan kepang telah membuat sejumlah orang tak bersalah menjadi korban kemarahan publik.

Di distrik Baramulla, utara Kashmir, penduduk setempat memukuli seorang pemuda yang pergi menemui pacarnya. Di kota Srinagar, dua wanita yang mendatangi pernikahan tanpa diundang dituduh memotong kepang lalu diserang oleh tuan rumah dan tamu.

Bulan lalu, orang-orang di distrik Kulgam selatan mengklaim telah menangkap pemotong kepang yang diselamatkan oleh tentara India, sehingga menimbulkan ketegangan baru.

Awal bulan Oktober 2017, seorang pria berusia 70 tahun yang pergi keluar di malam hari, disalahartikan sebagai pemotong kepang oleh tetangganya sehingga ia dibunuh.

Pada Ahad, 8 Oktober, polisi merilis gambar enam backpacker - tiga orang Australia, seorang Korea Selatan, Irlandia dan Inggris - yang kehilangan arah dan tersesat melakukan perjalanan di Srinagar. Mereka dikepung warga, tapi beberapa warga mencoba menyelamatkan mereka dengan memanggil polisi. Polisi harus berupaya keras memahamkan warga sehingga kelompok turis itu bisa diamankan.

Mi’raj News Agency (MINA)